BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) memfasilitasi forum diskusi strategis bersama manajemen PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) dan perwakilan masyarakat lingkar tambang, Kamis (23/04), di Ruang Rapat Bupati.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta. Forum ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi daerah.
Dalam diskusi tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah penanganan banjir di Desa Bakan. Pemerintah daerah bersama PT JRBM sepakat membentuk tim gabungan untuk melakukan analisis komprehensif terkait penyebab banjir serta merumuskan langkah teknis penanganan yang tepat.
Selain itu, untuk memastikan transparansi dan kesesuaian regulasi, rencana program Corporate Social Responsibility (CSR) PT JRBM tahun 2026 akan dikonsultasikan secara kolektif ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Langkah ini dilakukan guna menjamin keselarasan antara regulasi kementerian dan Peraturan Daerah (Perda) Bolmong terkait TJSL badan usaha.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Bolmong juga menegaskan aturan bagi seluruh kontraktor baru yang bermitra dengan PT JRBM. Mereka diwajibkan melapor ke Dinas Tenaga Kerja serta memastikan perlindungan pekerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, forum ini turut menghasilkan kesepakatan strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. PT JRBM akan menjalin kerja sama dengan Perusahaan Daerah (PD) Gadasera dalam pengembangan UMKM lokal secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
Beberapa produk unggulan yang menjadi fokus pengembangan meliputi cocomesh (jaring sabut kelapa), pupuk organik, budidaya kelapa genjah, serta produk kemasan ikan teri.
Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap aktivitas investasi memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa program TJSL benar-benar tepat sasaran, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku. Penanganan banjir di Desa Bakan menjadi perhatian serius kami, sehingga perlu langkah konkret dan berkelanjutan,” ujar Yusra.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban kontraktor untuk melaporkan kegiatan serta memberikan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, menurutnya, penguatan ekonomi lokal menjadi fokus utama melalui kolaborasi dengan PD Gadasera, agar UMKM di Bolmong dapat berkembang dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami ingin memastikan hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat tetap harmonis, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow secara berkelanjutan,” katanya lagi.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimca, termasuk Kapolsek dan Danramil Lolayan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta sejumlah kepala dinas terkait seperti PUPR, Lingkungan Hidup, Disnaker, Perdagangan, dan ESDM.
Selain itu, para Sangadi (kepala desa) dan Ketua BPD dari wilayah lingkar tambang—Desa Bakan, Lolayan, Mopusi, dan Matali Baru—turut hadir sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip transparansi serta mendorong kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.