MANADO-Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Sulawesi Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Peninsula Manado, Jumat (10/7). Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah perjuangan Perempuan Bangsa menghadapi agenda politik dan penguatan peran perempuan di Sulawesi Utara.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia yang juga Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ. Farida Farichah, Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa beserta jajaran pengurus DPP Perempuan Bangsa, pengurus DPW PKB Sulawesi Utara, pengurus DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara, anggota DPRD PKB Provinsi Sulawesi Utara, anggota DPRD PKB kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, pengurus DPC Perempuan Bangsa se-Sulawesi Utara, serta jajaran pengurus DPC PKB se-Sulawesi Utara.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara, Sjerly Lumi, mengatakan Muswil bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan menyatukan visi dalam membesarkan Perempuan Bangsa di Sulawesi Utara.
Ia menegaskan, organisasi sayap PKB itu harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan.
“Mari bergandengan tangan, bersatu, bekerja bersama untuk memajukan Perempuan Bangsa serta memberdayakan perempuan agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pelopor perubahan positif di tengah masyarakat,” kata Sjerly.
Sjerly juga meminta dukungan dan pendampingan dari DPP Perempuan Bangsa serta DPW PKB Sulawesi Utara agar organisasi terus berkembang dan menjalankan program-program yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulawesi Utara Yusra Alhabsyi yang diwakili Sekretaris DPW PKB Sulut, Sarhan Antili, menyampaikan permohonan maaf karena Yusra tidak dapat hadir lantaran menjalankan tugas sebagai Bupati Bolaang Mongondow dalam agenda bersama pemerintah pusat.
Sarhan menyampaikan harapan Ketua DPW PKB agar Muswil berlangsung demokratis dan melahirkan kepengurusan yang mampu membawa Perempuan Bangsa Sulawesi Utara semakin maju.
Dalam sambutannya, Sarhan menyoroti masih minimnya keterwakilan perempuan di legislatif. Dari 17 anggota DPRD PKB di Sulawesi Utara, hanya dua orang merupakan perempuan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh kader untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan menjelang Pemilu 2029.
Ia menekankan organisasi saat ini dituntut tidak hanya aktif menggelar kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keberhasilan organisasi tidak lagi diukur dari euforia kegiatan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik yang berujung pada kemenangan politik,” ujarnya.
Sarhan berharap Perempuan Bangsa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, pemberdayaan UMKM, peningkatan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi dengan PKB untuk menghadapi Pemilu 2029.
Musyawarah Wilayah tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ. Farida Farichah.
Dalam pidatonya, Farida menegaskan kembali komitmen PKB sebagai partai terbuka yang memberi ruang bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, suku, latar belakang pendidikan maupun profesi.
Menurutnya, semangat keterbukaan itu juga tercermin dalam komposisi kepengurusan PKB di berbagai daerah yang menyesuaikan karakter masyarakat setempat.
Farida juga mendorong seluruh kader Perempuan Bangsa memperluas basis organisasi dengan merangkul pelaku UMKM, buruh perempuan, aktivis, kelompok profesi, ibu rumah tangga, generasi muda, organisasi masyarakat, hingga komunitas lintas agama.
Ia mengatakan Perempuan Bangsa harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh perempuan Indonesia.
Selain penguatan organisasi, Farida menegaskan pentingnya mempersiapkan kader perempuan menghadapi Pemilu 2029.
Ia mengingatkan adanya ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif sehingga kader perempuan harus dipersiapkan secara serius, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.
“Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi pelengkap kuota. Perempuan harus diberi ruang, dipersiapkan kualitasnya, dan didorong menjadi calon yang benar-benar mampu memenangkan kontestasi politik,” katanya.
Farida juga meminta agar masa kepengurusan DPW dan DPC Perempuan Bangsa diseragamkan untuk periode 2026–2031 serta diisi oleh kader-kader yang aktif dan memiliki kapasitas, bukan sekadar nama dalam struktur organisasi.
Menurutnya, Perempuan Bangsa harus bergerak melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti literasi keuangan, pendampingan UMKM, pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kapasitas perempuan di berbagai bidang.
Di akhir sambutannya, Farida mengajak seluruh jajaran PKB dan Perempuan Bangsa di Sulawesi Utara menjadikan Muswil sebagai momentum konsolidasi menuju target politik yang lebih besar, termasuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif serta memperjuangkan perolehan kursi DPR RI dari Sulawesi Utara pada Pemilu 2029.