BOLMONG – Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow (Bolmong), Dony Lumenta, membuka Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolmong Tahun 2027, Senin (23/2).
Di sambutannya, Wabup Bolmong menegaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dia mewanti-wanti agar kegiatan ini jangan dianggap formalitas, karena justru harus menjadi ruang menyatukan arah kebijakan, kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.
Tak tanggung-tanggung, Wabup juga menyoroti rendahnya kehadiran pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang digelar sebelumnya, sebagai langkah awal penyusunan RKPD.
“Saya hadir di hampir semua Musrenbang Kecamatan, dan masih banyak pimpinan SKPD yang tidak hadir langsung, hanya diwakili. Padahal keterlibatan pimpinan sangat penting agar aspirasi masyarakat bisa diterjemahkan dengan tepat dalam program kerja,” kata Wabup dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian dari rangkaian tahapan penyusunan RKPD hingga ditetapkan menjadi dokumen perencanaan final.
“Ini masih rancangan awal, setelah ini ada forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, hingga rancangan akhir. Forum hari ini penting agar semua pihak dapat menyelaraskan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan,” katanya.
Ia menekankan agar perencanaan program ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
“Perencanaan harus realistis sesuai kemampuan anggaran, berbasis data, dan memiliki indikator yang jelas agar pelaksanaannya terukur,” katanya.
Wabup juga berharap pada forum ini dapat melahirkan masukan konstruktif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang matang dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perlu diakomodir peningkatan kualitas SDM, percepatan dan penanggulangan stunting, intervensi penurunan angka kemiskinan pada 2027, serta penyelarasan prioritas pemerintah dengan harapan masyarakat. Sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga harus menjadi perhatian utama, tentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” ujarnya kembali.